Undang-Undang Aparatus Sipil Negara (ASN) memutuskan jika karyawan pemerintahan terbagi dalam PNS serta Karyawan Pemerintahan dengan Persetujuan Kerja (P3K). Tapi sampai saat ini belum ada syarat-syarat dan kwalifikasi yang terang berkaitan P3K. Berkaitan itu, Pusat Pengamatan dan Studi Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN saat ini sedang kerjakan analisis di banyak wilayah untuk merangkum batas perihal P3K.
Penggalian data penelitian yang sedang dilakukan Puskalitpeg BKN dilaksanakan lewat kesibukan Konsentrasi Kelompok Discussion (FGD). Hasil studi itu setelah itu bisa jadi referensi dalam pengaturan Perancangan Ketentuan Pemerintah(RPP) berkenaan P3K. Di Selasa (28/4/2015) Puskalitpeg menyelenggarakan FGD dengan Unit Kerja Pemerintahan Wilayah (SKPD) yang ada di bawah lindungan Pemerintah kota Makassar.
| Latihan Soal PPPK IPS SMP Lengkap | |
|---|---|
| Soal dan Pembahasan PPPK | Unduh Soal |
Dalam FGD yang dikunjungi perwakilan dari 8 SKPD Pemerintah kota Makassar itu ada Direktur Tebusan ASN dari BKN, Mokhamad Syuhadhak jadi pembicara. Dalam petunjuknya Syuhadhak menyampaikan jika semua saran yang diungkapkan banyak perwakilan SKPD dapat menjadi alasan dalam penataan RPP berkenaan P3K. Awalnya, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto dalam sambutan saat buka dengan cara resmi pekerjaan itu menyampaikan supaya jangan sempat ada pemikiran jika P3K adalah posisi/karier buat menyimpan tenaga honorer yang belum dapat lolos jadi PNS. "P3K tidak serupa dengan tenaga honorer, akan tetapi P3K ditujukan untuk tenaga-tenaga yang punyai kompetensi pribadi untuk menjalankan tugas di birokrasi yang sekian lama ini tidak dapat dikerjakan oleh PNS" . Sehingga, lanjut Iwan bisa-bisa ada tenaga honorer yang selanjutnya masuk jadi P3K akan tetapi dengan catatan, tenaga honorer yang terkait punyai keterampilan yang sejauh ini tidak bisa diatasi oleh PNS.
BKN sebagai lembaga pemerintahan yang diamanahi sebagai Pembimbing Management Kepegawaian di Indonesia, waktu ini lagi berusaha giat membuat turunan dari Undang-Undang ASN berwujud perancangan Ketetapan Pemerintahan (RPP). RPP yang diatur BKN lalu akan dikupas bersama institusi berkaitan untuk lantas ditentukan jadi Aturan Pemerintahan (PP). Yang setelah itu Aturan Pemerintahan itu bisa menjadi asas operasional penerapan Undang-Undang. palupi.