Langsung ke konten utama

Pinned Post

#Kumpulan Latihan Soal AKMI Lengkap, Lihat Disini !

Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam. Asesmen kompetensi adalah salah satu elemen kunci dalam memastikan kualitas pendidikan. Di Indonesia, Madrasah, atau lembaga pendidikan Islam, juga berusaha untuk memahami sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi Madrasah Indonesia adalah alat yang penting dalam menilai pencapaian siswa, mengukur efektivitas pengajaran, dan meningkatkan mutu pendidikan Islam di negara ini. Madrasah, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terpenting di Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam mempersiapkan generasi muda Muslim yang berkompeten dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, asesmen kompetensi menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan Islam tercapai dengan baik. Asesmen kompetensi di Madrasah Indonesia mencakup beberapa aspek kunci: Pengukuran Kemampuan Akademik: Asesmen ini mencakup pengukuran kemampuan siswa dalam mata pelajaran in

Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2022, Kamu wajib baca !

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Dalam konteks itu diperlukan guru-guru yang berfungsi sebagai pendidik profesional yang disiapkan, ditugasi, dan dibina juga secara profesional. Untuk itu maka program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan harus disiapkan dengan baik untuk memastikan terpenuhinya standar mutu pendidikan nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun itu Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). 

Unduh Petunjuk Teknis

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi. UUGD Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Tahun 2017 merupakan tahun kesepuluh pelaksanaan sertifikasi guru yang melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2018 pertama kali pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial kultural di seluruh tanah air Indonesia. 

Dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi guru khususnya untuk guru dalam jabatan, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru, yang pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: “Guru dalam Jabatan yang telah memiliki kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.”

Namun aturan ini telah dihapus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru”. 

Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPG dalam Jabatan, dimulai dengan publikasi data calon mahasiswa sertifikasi guru yang sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan hingga penetapan kelulusan peserta PPG dalam jabatan. Agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang teknis penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penetapan Peserta PPG dalam Jabatan bagi guru yang mengakomodasi karakteristik berbagai daerah dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kerangka dasar yang berlaku secara nasional. 

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui pendidikan profesi guru dalam jabatan kepada instansi terkait penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG dalam Jabatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah, guru peserta PPG dalam Jabatan, dan pihak-pihak lain yang terkait. 

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ini adalah keseluruhan proses teknis pelaksanaan PPG dalam jabatan dilingkungan Kementerian Agama RI, terdiri dari penetapan peserta, pelaksanaan, pembiayaan dan pelaporan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

#Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023-2024 Lengkap, Lihat Disini !

Kalender Pendidikan merupakan pengaturan untuk waktu dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan dengan periode satu tahun pembelajaran. Kalender Pendidikan ini berisikan tentang tanggal tahun pembelajaran baru, jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran dan hari-hari libur besar. LIHAT KALENDER PENDIDIKAN Pada tahun ajaran baru yang mana dimulainya kegiatan dan proses belajar mengajar di setiap awal semester, selain itu juga minggu efektif pada belajar merupakan banyaknya minggu pada kegiatan proses belajar mengajar dalam satu tahun ajaran. 

#Kumpulan Perangkat Kurikulum Merdeka Kelas 10 Lengkap !

Ide Merdeka dalam Belajar ialah pendekatan pendidikan yang berikan kebebasan ke peserta didik untuk ambil peranan aktif pada proses evaluasi mereka. Merdeka dalam kerangka ini merujuk pada kebebasan cendekiawan, kreasi, dan otonomi saat belajar. Pada pendekatan tradisionil, proses evaluasi kerap kali memiliki sifat otoriter, di mana guru berperanan sebagai kewenangan tunggal yang sampaikan pengetahuan ke peserta didik. Tetapi, pendekatan Merdeka dalam Belajar mengganti dinamika ini dengan berikan ruangan untuk peserta didik untuk menyampaikan beberapa ide mereka, ajukan pertanyaan, dan mengeruk pengetahuan secara berdikari. Salah satunya faktor penting pada ide Merdeka dalam Belajar ialah pemberian tanggung-jawab ke peserta didik atas proses evaluasi mereka sendiri. Mereka didorong menjadi pimpinan dalam perolehan arah evaluasi mereka. Guru berperanan sebagai fasilitator dan pembina, berikan tutorial, sumber daya, dan support yang dibutuhkan, tetapi berikan kebebasan ke peserta didik u

#Kumpulan Perangkat Kurikulum Merdeka Kelas 7 Lengkap !

Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada Unit Pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar sebagai ide pendidikan yang mempunyai tujuan untuk memberi kebebasan ke peserta didik dalam tentukan jalannya proses evaluasi. Dalam implikasinya, kurikulum ini berikan kelonggaran untuk pelajar untuk tentukan opsi mata pelajaran, sistem evaluasi, dan pengalaman belajar yang sesuai ketertarikan, talenta, dan keperluan pribadi mereka. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada unit pendidikan jadi cara penting pada membuat bertambah pengalaman belajar peserta didik dan berikan imbas positif pada evaluasi. LIHAT PERANGKAT IKM KELAS 7 Salah satunya faktor kunci dari penerapan Kurikulum Merdeka Belajar ialah pemberian kebebasan pemilihan mata pelajaran. Peserta didik diberi kelonggaran untuk pilih mata pelajaran yang sesuai ketertarikan dan kekuatan mereka.