Undang-Undang Perangkat Sipil Negara (ASN) menentukan kalau karyawan pemerintahan terdiri dalam PNS serta Karyawan Pemerintahan dengan Persetujuan Kerja (P3K). Tapi sampai sekarang belum ada syarat-syarat dan kwalifikasi yang terang terkait P3K. Berkaitan itu, Pusat Analisis dan Kajian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN kini sedang melaksanakan study di sebagian wilayah untuk merangkum batas terkait P3K.
Penggalian data penelitian yang telah dilakukan Puskalitpeg BKN dilaksanakan lewat aktivitas Konsentrasi Kelompok Discussion (FGD). Hasil study itu setelah itu menjadi rujukan dalam penataan Perancangan Ketentuan Pemerintah(RPP) berkaitan P3K. Pada Selasa (28/4/2015) Puskalitpeg mengadakan FGD dengan Unit Kerja Pemerintahan Wilayah (SKPD) yang ada di dalam bawah lindungan Pemerintah kota Makassar.
Dalam FGD yang didatangi perwakilan dari 8 SKPD Pemerintah kota Makassar itu datang Direktur Tebusan ASN dari BKN, Mokhamad Syuhadhak sebagai pembicara. Dalam pedomannya Syuhadhak menjelaskan kalau semua saran yang diungkapkan beberapa perwakilan SKPD menjadi alasan dalam penataan RPP berkaitan P3K. Awal kalinya, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto dalam sambutan saat buka dengan cara resmi kesibukan itu mengucapkan biar jangan sempat tampil pengertian jika P3K adalah kedudukan/karier untuk memuat tenaga honorer yang masih belum bisa lolos jadi PNS. "P3K berbeda dengan tenaga honorer, akan tetapi P3K ditujukan untuk tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan khusus buat melakukan tugas di birokrasi yang sejauh ini tak dapat dikerjakan oleh PNS" . Sehingga, lanjut Iwan bisa-bisa ada tenaga honorer yang setelah itu masuk jadi P3K tapi dengan catatan, tenaga honorer yang perihal miliki keterampilan yang sejauh ini tidak bisa diselesaikan oleh PNS.
BKN menjadi lembaga pemerintahan yang diamanahi sebagai Pembimbing Management Kepegawaian di Indonesia, waktu ini sedang berusaha keras membuat turunan dari Undang-Undang ASN berwujud perancangan Ketentuan Pemerintahan (RPP). RPP yang diatur BKN setelah itu dapat diulas bersama institusi berkaitan untuk setelah itu dikukuhkan jadi Ketetapan Pemerintahan (PP). Yang lalu Ketetapan Pemerintahan itu bisa jadi fundamen operasional implementasi Undang-Undang.
Berikut Kumpulan Prediksi Soal dan Pembahasan CASN PPPK 2023 Lengkap, Kamu Wajib Punya dapat dilihat pada informsi di bawah ini:
Tags
Bank Soal