Undang-Undang Perangkat Sipil Negara (ASN) memastikan kalau karyawan pemerintahan terdiri dalam PNS dan Karyawan Pemerintahan dengan Persetujuan Kerja (P3K). Tapi sampai sekarang belum ada syarat-syarat dan penyisihan yang terang perihal P3K. Berkaitan itu, Pusat Pengamatan serta Pengamatan Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN sekarang ini sedang melaksanakan kajian di beberapa wilayah untuk merangkum batas perihal P3K.
Penggalian data analisa yang telah dilakukan Puskalitpeg BKN dilaksanakan lewat aktivitas Konsentrasi Grup Discussion (FGD). Hasil analisis itu setelah itu menjadi saran dalam penataan Perancangan Ketetapan Pemerintah(RPP) perihal P3K. Pada Selasa (28/4/2015) Puskalitpeg melangsungkan FGD dengan Unit Kerja Pemerintahan Wilayah (SKPD) yang ada pada bawah lindungan Pemerintah kota Makassar.
Dalam FGD yang didatangi perwakilan dari 8 SKPD Pemerintah kota Makassar itu datang Direktur Ganti rugi ASN dari BKN, Mokhamad Syuhadhak menjadi pembicara. Dalam petunjuknya Syuhadhak menyampaikan jika semua saran yang diungkapkan beberapa perwakilan SKPD bisa menjadi pemikiran dalam penataan RPP perihal P3K. Awal kalinya, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto dalam sambutan saat buka dengan resmi aktivitas itu menuturkan supaya jangan pernah ada pengertian kalau P3K adalah posisi/pekerjaan buat memuat tenaga honorer yang masih belum dapat lolos jadi PNS. "P3K berbeda dengan tenaga honorer, tapi P3K ditujukan untuk tenaga-tenaga yang miliki kompetensi khusus buat mengerjakan tugas di birokrasi yang sampai kini tak dapat diselesaikan oleh PNS" . Sehingga, kait Iwan bisa jadi ada tenaga honorer yang setelah itu masuk jadi P3K akan tetapi dengan catatan, tenaga honorer yang mengenai miliki keterampilan yang sekian lama ini tidak bisa diselesaikan oleh PNS.
BKN menjadi lembaga pemerintahan yang diamanahi selaku Pembimbing Management Kepegawaian di Indonesia, sekarang lagi berusaha giat membuat turunan dari Undang-Undang ASN berbentuk perancangan Aturan Pemerintahan (RPP). RPP yang diatur BKN setelah itu dapat diulas bersama lembaga berkaitan buat selanjutnya diputuskan jadi Ketentuan Pemerintahan (PP). Yang lantas Ketetapan Pemerintahan itu akan jadi asas operasional realisasi Undang-Undang.
Berikut surat-suart untuk keperluan persyaratan administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022:
Tags
Info